PENGANTAR

Berikut adalah data pemerintahan Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dari tingkat RT/RW, Dusun sampai dengan Kepala Desa serta Layanan dan Perijinan.

NoJabatanNama
01Kepala DesaTaryana
02Sekretaris DesaSri Widatik
03Kasie PemerintahanKarti
04Kasie KeuanganPurwadi
05Kasie UmumSutanto
06Kasie PembangunanS. Broto Suseno
07Kepala Dusun IMuji
08Kepala Dusun IISukirno
  Dusun I   Dusun II
01 Wonodadi 01 Watesari
02 Tegalsari 02 Tugusari
03 Mlambeng 03 Sruni
04 Rejosari 04 Randusari
05 Gedangsari 05 Kentengrejo
06 Magersari 06 Wonorejo
07 Banjarsari 07 Tempel
08 Gares 08 Pulerejo
09 Tambaksari 09 Drajidan

Administrasi Kependudukan

  • Surat Pengantar KK
  • Surat Pengantar KTP
  • Surat Pengantar SKCK
  • Surat Pengantar Pindah
  • Surat Pengantar Nikah
  • Surat Keterangan Tidak Mampu
  • Surat Keterangan Domisili
  • DLL

 

Perijinan dan Rekomendasi

  • Surat Ijin
  • Surat Rekomendasi
  • DLL

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa telah diterbitkan. Dalam Permendagri ini terdapat beberapa perbedaan dengan SOT Pemerintah Desa terdahulu. Dimana dalam SOT ini terdapat Kepala Seksi (Kasi) sebagai Pelaksana Operasional, yang maksimal terdiri dari 3 Kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan, dalam satuan Tugas Pelaksana Teknis.

PEMERINTAH DESA:
Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOT Pemerintah Desa ini dijelaskan dengan jelas pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Dan dijabarkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

SEKRETARIAT DESA:
Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

PELAKSANA KEWILAYAHAN:
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja. Wilayah kerja dimaksud dapat berupa dusun atau nama lain. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

PELAKSANA TEKNIS:
Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

461803kotakhitamid.jpg